M35Post.com // SURABAYA — Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Colombo Polrestabes Surabaya, seharusnya menjadi contoh pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Publik menduga, Satpas Colombo menjadi sarang praktik calo dan permainan orang dalam yang tertata rapi.
Bagaimanq tidak, di tengah gencarnya program Presisi dan kampanye Zona Integritas oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia, realita di lapangan justru memperlihatkan ironi yang mencolok.
Pantauan awak media dalam beberapa hari terakhir menunjukkan aktivitas mencurigakan di sekitar area Satpas Colombo.
Puluhan orang yang diduga kuat sebagai calo tampak bebas beroperasi tanpa rasa khawatir.
Baca juga : Materi Pelajaran PKWU SMK Kelas XI
Mereka aktif menawarkan “jalur cepat” pengurusan SIM kepada para pemohon, dengan biaya yang jauh lebih mahal dari tarif resmi.
Seorang warga yang dimintai keterangan mengungkapkan bahwa jalur lewat calo bisa menelan biaya dua kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh negara.
“Kalau lewat calo bisa cepat, tinggal tunggu seminggu, jadi. Tapi mahalnya bukan main,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menyebut, jika memilih jalur resmi, pemohon harus menghadapi berbagai prosedur yang lambat dan cenderung dipersulit.
Situasi ini membuat publik mempertanyakan komitmen Polri terhadap pelayanan yang adil dan transparan.
Apalagi, hingga berita ini diturunkan, aktivitas para calo masih bebas berlangsung di sekitar Satpas Colombo.
Masyarakat yang mengikuti prosedur resmi justru merasa dirugikan.
Lebih memprihatinkan, ketika awak media mencoba mengonfirmasi kondisi ini kepada Kanit Regident dan Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya, kedua pejabat tersebut tidak memberikan pernyataan apa pun.
Diamnya pihak yang berwenang ini memunculkan kesan adanya pembiaran terhadap praktik yang merusak citra institusi kepolisian tersebut.
Dengan tidak adanya tindakan nyata dan penegakan disiplin di lapangan, jargon-jargon seperti “Presisi” dan “Zona Integritas” dikhawatirkan hanya menjadi hiasan dinding kantor.
Pertanyaannya sekarang: Apakah publik masih bisa berharap pada keadilan dalam pelayanan publik, atau sistem ini memang sudah dikuasai oleh pihak-pihak yang bermain di belakang layar?
Masyarakat kini menunggu respons dan ketegasan dari Kapolrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur untuk segera membenahi kondisi ini, sebelum kepercayaan publik terhadap institusi Polri terkikis habis. (Yas)
