Dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB Maret 2026, Christian Solidarity International (CSI) melaporkan lonjakan pengungsi internal (IDP) di Papua Barat mencapai 105.000 jiwa akibat percepatan operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam. CSI mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi pemantau internasional, sementara delegasi Indonesia menegaskan proyek pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan lokal.
International (CSI) dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa (Maret 2026), berikut adalah poin-poin penting terkait situasi di Papua Barat:Peningkatan Pengungsi Internal: CSI melaporkan jumlah pengungsi internal (IDP) di Papua Barat meningkat drastis menjadi sekitar 105.000 orang pada awal 2026, naik dari sekitar 85.000 orang pada tahun sebelumnya.Penyebab Pengungsian: Peningkatan ini dikaitkan dengan percepatan operasi militer Indonesia dan proyek pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan (nikel, emas) dan perkebunan industri.Dampak Proyek Besar: Proyek-proyek tersebut dinilai merampas tanah masyarakat adat, mengancam kelangsungan hidup mereka, dan menyebabkan kerusakan ekologis.Keterbatasan Akses: CSI menyoroti bahwa wilayah Papua Barat sebagian besar tertutup bagi pengamat internasional, jurnalis asing, dan badan HAM internasional.Tuntutan CSI: CSI mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi pemantauan independen, termasuk mengizinkan kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB dan Prosedur Khusus Dewan HAM PBB ke wilayah Papua Barat.CSI juga mencatat kekhawatiran atas revitalisasi program transmigrasi yang berpotensi mengubah demografi dan meningkatkan tekanan terhadap lahan adat. Delegasi Indonesia di PBB umumnya menolak tuduhan tersebut dan menekankan dialog serta komitmen terhadap pembangunan di Papua.
Teks tersebut merupakan siaran pers dari Christian Solidarity International (CSI) tertanggal 25 Maret 2026 yang menyoroti krisis kemanusiaan di Papua.Berikut adalah poin-poin kunci dari laporan tersebut:Peningkatan Pengungsi: CSI mencatat jumlah pengungsi internal (IDP) di Papua melonjak menjadi 105.000 orang pada tahun 2026 (naik dari 85.000 pada tahun sebelumnya).Akar Masalah: Operasi militer Indonesia disebut bertujuan untuk mengamankan proyek eksploitasi sumber daya alam (nikel, emas, dan perkebunan) yang berdampak pada pengusiran masyarakat adat dari tanah mereka serta kerusakan lingkungan.Identitas & Sejarah: Laporan menekankan perbedaan identitas (masyarakat adat Papua mayoritas Kristen) dan latar belakang sejarah di mana Papua baru diserahkan ke Indonesia pada 1962, yang memicu gerakan kemerdekaan.Tuntutan Transparansi: CSI dan Dewan Gereja Dunia (WCC) mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi pemantau internasional, jurnalis asing, dan Komisioner Tinggi HAM PBB guna meninjau langsung situasi di lapangan.Posisi Pemerintah: Perwakilan Indonesia berkilah bahwa proyek pembangunan di Papua diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.Apakah Anda ingin saya mencari perbandingan data pengungsi ini dengan laporan dari organisasi HAM lain atau melihat tanggapan resmi terbaru dari pemerintah Indonesia?
Amandus Doo
